Beranda / /

  • IMM Aceh Desak DPR Batalkan RUU Pilkada Secara Resmi
    Polkum | 2 bulan lalu
    IMM Aceh Desak DPR Batalkan RUU Pilkada Secara Resmi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Baru-baru ini DPR RI telah menghebohkan seluruh Indonesia dengan membahas Revisi UU Pilkada. Padahal sebelum DPR RI membahasnya melalui Rapat Panja yang dilaksanakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan Kepala Daerah dan putusan nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah.

  • Ribuan Mahasiswa Aceh Tolak Revisi UU Pilkada yang Menganulir Putusan MK
    Aceh | 2 bulan lalu
    Ribuan Mahasiswa Aceh Tolak Revisi UU Pilkada yang Menganulir Putusan MK

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aksi ribuan mahasiswa Aceh tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia dan ambang batas (threshold) calon kepala daerah peserta pemilu.


  • Masyarakat Sipil Dukung MK: Kawal Putusan UU Pilkada Demi Demokrasi Indonesia
    Polkum | 2 bulan lalu
    Masyarakat Sipil Dukung MK: Kawal Putusan UU Pilkada Demi Demokrasi Indonesia

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Masyarakat sipil menyampaikan aspirasi mereka kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (22/8/2024) sebagai bentuk dukungan dan pengawalan terhadap Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 terkait norma pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang dinilai menjunjung tinggi prinsip demokrasi.

  • MK: Parpol Bisa Usung Cagub Tanpa Kursi di DPRD
    Polkum | 2 bulan lalu
    MK: Parpol Bisa Usung Cagub Tanpa Kursi di DPRD

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada. MK memutuskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang menjadi peserta Pemilu dapat mengajukan calon kepala daerah meskipun tidak memiliki kursi di DPRD.

  • MK Tolak Gugatan Mahasiswa FH UI Terkait UU Pilkada, Berikut Isi Putusanya!
    Polkum | 8 bulan lalu
    MK Tolak Gugatan Mahasiswa FH UI Terkait UU Pilkada, Berikut Isi Putusanya!

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan dua mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) yang berkaitan dengan Undang-Undang Pilkada. Dua mahasiswa tersebut, Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Ramadhan, mengajukan permohonan kepada MK untuk menyatakan bahwa syarat pengunduran diri tidak hanya berlaku bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD, tetapi juga bagi caleg yang terpilih.

  • Baleg Usul Revisi UU Pilkada, Upaya Hindari Kekosongan Kepala Daerah
    Parlemenkita | 1 tahun lalu
    Baleg Usul Revisi UU Pilkada, Upaya Hindari Kekosongan Kepala Daerah

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Pleno Penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

  • Ketua KPU: Hindari Kekerasan Fisik dan Verbal di Pemilu 2024
    Nasional | 1 tahun lalu
    Ketua KPU: Hindari Kekerasan Fisik dan Verbal di Pemilu 2024

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Hadirnya kompetisi dan konflik dalam pemilu terjadi karena kursi terbatas yang diperebutkan.

  • Mendagri Tegaskan Pelantikan 5 Penjabat Gubernur Sesuai Aturan
    Nasional | 2 tahun lalu
    Mendagri Tegaskan Pelantikan 5 Penjabat Gubernur Sesuai Aturan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pelantikan 5 penjabat gubernur telah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

  • Kemendagri Tegaskan UU Pilkada Tak Mengatur Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah
    Nasional | 2 tahun lalu
    Kemendagri Tegaskan UU Pilkada Tak Mengatur Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan Undang-Undang Pilkada tidak mengatur soal perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Pernyataan itu merespons usul pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan soal perpanjangan masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan para kepala daerah yang habis pada 2022-2023.

  • Menanti Pilkada 2024 atau 2022
    Dialetika | 4 tahun lalu
    Menanti Pilkada 2024 atau 2022

    DIALEKSIS.COM | Nyaris setiap kali setelah atau menjelang Pemilu dan Pilkada sebelum tahapan dimulai, ada undang-undang yang digugat. Pilkada serentak yang akan berlangsung, muncul polimik soal kapan sebaik pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu berlangsung.